Berbagai Hak Kepemilikan Tanah dan Bangunan

June 18th, 2011 no comment

hak kepemilikan tanahJika kita mempelajari lebih jauh tentang jenis hak kepemilikan tanah dan bangunan yang ada di Indonesia, maka kita akan menemukan beberapa jenis hak kepemilikan tanah dan bangunan. Penting untuk kita mengetahui jenis-jenis hak kepemilikan tanah dan bangunan agar kita tahu hak dan kewajiban kita terhadap satu tanah atau bangunan. Jika kita mengerti hak dan kewajiban kita dengan baik, kita tentu saja bisa menghindari masalah-masalah yang mungkin terjadi kerena kesalahpahaman atau ketidaktahuan. Berikut penjelasan tentang beberapa hak kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia.

Jenis hak kepemilikan tanah dan bangunan yang pertama adalah Hak Guna Bangunan atau yang sering disingkat dengan HGB. Pemegang sertifikat HGB hanya mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah, tetapi tidak mempunyai hak untuk memiliki tanah tersebut. Hak kepemilikan tanah dalam HGB dimiliki penuh oleh negara. Pemegang sertifikat HGB hanya mempunyai hak untuk mendirikan dan mengelola bangunan. Batas waktu untuk sertifikat HGB adalah 20 tahun. Setelah 20 tahun, jika ingin tetap menggunakan tanah tersebut untuk mendirikan bangunan pemegang sertifikat HGB harus memperpanjang status sertifikat. HGB dapat dimiliki olah WNI dan WNA di Indonesia. Tanah ini tidak dapat diwakafkan atau diwariskan. Jika ingin mewakafkan Hak Guna Bangunan, kita harus meningkatkan statusnya sebagai hak milik.

Jenis hak kepemilikan tanah dan bangunan yang kedua adalah hak milik. Jika dalam HBG kita hanya mempunyai hak atas bangunan, maka seseorang yang memegang sertifikat hak milik mempunyai hak penuh atas tanah dengan batas-batas yang tertera dalam sertifikat. Pemegang sertifikat tanah dengan status hak milik tidak perlu memperpanjang sertifikat hak miliknya dan bisa diwariskan atau diwakafkan. Berbeda dengan hak guna bangunan, suatu perusahaan tidak bisa membeli tanah yang bersertifikan hak milik. Jika ingin membeli tanah dengan sertifikat hak milik, maka status tanah tersebut harus diubah menjadi hak guna bangunan melalui BPN dan semua proses pengalihan hak kepemilikan tanah dan bangunan ditanggung oleh perusahaan.

Hak kepemilikan tanah dan bangunan yang ketiga adalah tanah ulayat. Berbeda dengan kedua tahan sebelumnya yang bersifat komersil, tanah ulayat bersifat adat. Tanah ulayat diatur hukum adat dan dimiliki oleh masyarakat yang termasuk dalam masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat dapat menggunakan tanah ulayat untuk mencari nafkah atau memanfaatkan tanah tersebut. Jenis tanah ini berhubungan dengan batiniah, jadi tanah ini diwariskan turun temurun.

Jenis hak kepemilikan tanah dan bangunan yang terakhir adalah tanah wakaf. Tanah wakaf diberikan untuk kepentingan bersama seperti untuk membangun rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Pemberian tanah wakaf sifatnya permanen. Jika ingin mewakafkan tanah, ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi seperti permohonan kepada Bupati dan disaksikan dua orang saksi.

Leave A Comment

All fields marked with "*" are required.





Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>